TUAL,JENDELAMALUKU.COM – Wacana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai kritik tajam Politisi.
Pasalnya, kebijakan tersebut bukan lagi sebatas wacana namun naik kelas menjadi rencana, yang secara resmi telah disampaikan ke Kementrian Keuangan mengenai skema penyalurannya.
Pemerintah tengah berupaya menyetarakan koperasi sebagai mitra pembayaran seperti PT Pos dan perbankan.
Menanggapi rencana tersebut, Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun menegaskan, skema penyaluran gaji harus berjalan sebagaimana mestinya.
“Saya minta skema rencana penyaluran ASN tidak boleh lah, harus berjalan seperti biasa, Presiden Prabowo harus berpikir yang baik untuk kemaslahatan masyarakat,” ujarnya, Selasa (20/10/2026). Usai menghadiri Dialog Interaktif di RRI Langgur.
Menurut Ketua DPD PDI-Perjuangan Maluku tersebut, jika rencana ini dipaksakan, seakan-akan ASN digiring untuk berbelanja di Kopdes.
“Jika dilakukan terus menerus maka semacam ada monopoli terhadap sistem perekonomian kita, jika dapat dilakukan di Kantor Pemerintah lazimnya yang telah dilakukan kenapa harus dipindahkan ke Kopdes,” kesalnya.
Watubun juga menyoroti terkait Kopdes yang dibangun jauh dari pemukiman warga, sehingga masyarakat sulit untuk mengakses
“Ini yang salah adalah Kopdes dibangun di sawah dan ujung kampung sehingga jarang masyarakat berbelanja disitu, jika rencana ini tetap berjalan maka
Ini merupakan cara tidak halal yang dilakukan pemerintah untuk menekan ASN, saran saya tidak boleh,” imbuhnya.
Dirinya juga menyoroti ihwal sejumlah Kopdes yang belum beroperasi di Maluku Tenggara sementara rencana penyaluran gaji terkesan tanpa perencanaan.
“Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, saya ingin memberi saran ke Presiden memikirkan yang terbaik untuk kemaslahatan orang banyak, ingat sebagai wakil Tuhan di dunia harus berbuat sesuatu yang baik,” tandasnya.
