AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Sengketa tanah seluas 647 hektare di Negeri Laimu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), yang telah berlangsung selama puluhan tahun kembali menjadi perhatian.
Kali ini, persoalan tersebut berkaitan dengan dugaan pemanfaatan sebagian lahan yang menjadi objek sengketa untuk aktivitas pertambangan oleh CV Batu Seram Jaya.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Rabu (11/11/2026).
Rapat tersebut menghadirkan sejumlah pihak terkait, termasuk kuasa hukum masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah tersebut, H. Djamaludin Koedoeboen.
Turut hadir Ketua DPRD Maluku Tengah, Raja Negeri Laimu, perwakilan Kantor Pertanahan Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, perwakilan Kapolres Maluku Tengah, Direktur Utama CV Batu Seram Jaya, para kuasa hukum, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Maluku.
Usai mengikuti RDP, Djamaludin menjelaskan, sengketa tanah tersebut bukan persoalan baru.
Menurutnya, masyarakat telah memperjuangkan hak atas lahan itu selama kurang lebih 30 tahun melalui proses hukum yang melibatkan PT Djayanti Group melalui PT Maluku Dinamika Semen.
Dalam perkara tersebut, masyarakat menuntut pembayaran ganti rugi atas tanah dan tanaman yang digunakan pihak perusahaan.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 08/Pdt.G/2003/PN.MSH tertanggal 29 April 2004, pihak perusahaan dihukum membayar ganti rugi kepada masyarakat penggugat sebesar Rp33,7 miliar.
Namun, menurut Djamaludin, kewajiban pembayaran tersebut belum dipenuhi.
Dalam rangka menjamin pelaksanaan putusan dan melindungi kepentingan para penggugat, tanah seluas 647 hektare kemudian diletakkan dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Masohi.
Hal itu merujuk pada Berita Acara Penyitaan Nomor 08/BA.Pdt.G/2003/PN.MSH tertanggal 25 Oktober 2003, dengan objek tanah berdasarkan Gambar Situasi Nomor 16/199.
Dalam dokumen penyitaan tersebut, Raja Negeri Laimu disebut ditunjuk sebagai penjaga objek sitaan yang berkewajiban menjaga keutuhan lahan.
Persoalan kemudian kembali mencuat setelah sebagian area yang disebut masuk dalam objek sengketa diduga dimanfaatkan untuk aktivitas pertambangan oleh CV Batu Seram Jaya sejak 2020.
Djamaludin sebelumnya menyebut, area yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan tersebut mencapai sekitar 46 hektare dari keseluruhan objek tanah seluas 647 hektare.
Karena itu, dalam RDP bersama Komisi I DPRD Maluku, salah satu rekomendasi penting yang disepakati adalah melakukan peninjauan langsung atau on the spot ke lokasi.
