AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang diduga menggunakan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat tidak sah terus bertambah. Dari sebelumnya 21 orang, kini menjadi 45 orang.
Hal itu disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).
Bodewin menjelaskan, penerbitan SK kenaikan pangkat wajib mengikuti mekanisme resmi kepegawaian. Saat ini prosesnya sudah berbasis aplikasi.
“Seluruh dokumen persyaratan harus diunggah melalui aplikasi untuk diverifikasi dan dinilai Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dulu berkas dikumpulkan manual dan dibawa ke BKN Regional Makassar, sekarang tidak perlu lagi,” ujarnya.
Jika persyaratan terpenuhi, BKN akan menerbitkan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai dasar penerbitan SK. Tanpa Pertek, SK kenaikan pangkat tidak dapat diterbitkan secara sah.
Namun, hasil pemeriksaan Inspektorat menemukan sejumlah SK yang diduga tidak melalui mekanisme tersebut. Nomor Pertek yang tercantum di dalam dokumen itu juga dipertanyakan karena tidak pernah diterbitkan BKN.
“Perteknya diduga palsu. Dibuat nomor Pertek sendiri, lalu dicetak SK. Karena itu BKN mempertanyakan dokumen tersebut, sebab Pertek yang tercantum tidak pernah dikeluarkan oleh BKN,” kata Bodewin.
Inspektorat menyimpulkan, SK-SK tersebut tidak diterbitkan melalui mekanisme dan prosedur kepegawaian sebagaimana mestinya.
Terkait dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu, Bodewin mengatakan Inspektorat masih melakukan pemeriksaan administrasi dengan menguji data dan keterangan yang diperoleh, untuk memastikan proses penerbitan SK tersebut serta pihak-pihak yang berkaitan.
