BeritaNasional

Kemenag Susun Naskah Akademik RUU Pencegahan Penyebaran LGBTQ, Libatkan Tokoh Lintas Agama dan Praktisi Hukum

×

Kemenag Susun Naskah Akademik RUU Pencegahan Penyebaran LGBTQ, Libatkan Tokoh Lintas Agama dan Praktisi Hukum

Sebarkan artikel ini
17/11/2026 - Kemenag
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i bersama jajaran Kementerian Agama membahas penyusunan naskah akademik RUU Pencegahan Penyebaran LGBTQ dengan melibatkan tokoh lintas agama, akademisi, praktisi hukum, dan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (16/11/2026). (Courtesy - Kemenag RI)

JAKARTA, JENDELAMALUKU.COM – Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyusun naskah akademik rancangan undang-undang (RUU) terkait pencegahan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ).

Proses penyusunan tersebut melibatkan sejumlah pemuka agama, akademisi, praktisi hukum serta perwakilan Komisi VIII DPR RI untuk menghimpun perspektif keagamaan, sosial dan hukum sebagai bahan penyusunan regulasi.

Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan sekaligus Ketua Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran LGBTQ, Iswandi Syahputra, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut kebijakan pemerintah terkait isu yang dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029,” kata Iswandi dalam forum di Jakarta, Senin (16/11/2026) seperti yang dikutip dari laman resmi Kemenag.

Baja Juga :  Wabup Malra Dorong ICMI Berperan Aktif Kawal Kebijakan dan Pembangunan Daerah

Menurut Iswandi, sebelum masuk pada penyusunan naskah akademik RUU, Kemenag telah menyiapkan sejumlah langkah pencegahan melalui pendekatan edukasi dan keagamaan.

Dua pendekatan yang disiapkan yakni penyisipan materi pencegahan ke dalam pembelajaran keagamaan serta penyusunan pedoman bagi penyuluh agama di daerah.

Kemenag sebelumnya juga menyatakan bahwa materi edukasi tersebut ditargetkan mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum pada akhir 2026 atau paling lambat awal tahun ajaran 2027.

Dalam perkembangannya, ruang lingkup kerja tim diperluas untuk menyiapkan naskah akademik RUU. Iswandi menyebut langkah tersebut dilakukan setelah adanya masukan dari Komisi VIII DPR RI.

Ia mengatakan forum penyusunan naskah akademik menjadi ruang untuk memetakan berbagai perspektif sebelum rancangan regulasi masuk ke tahapan legislasi lebih lanjut.

Pembahasan melibatkan tokoh dari sejumlah organisasi dan komunitas keagamaan, di antaranya Rais Syuriyah PBNU KH Cholil Nafis, Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ihsan Tanjung, Ketua MUI Bidang Hukum dan HAM KH Wahiduddin Adams serta Rohaniwan Senior Sangha Theravada Indonesia Bhikkhu Partono Nyanasuryanadi.

Baja Juga :  Lewat EVP, PLN UIW MMU Dorong Partisipasi Pegawai dalam Pelestarian Lingkungan

Selain perspektif agama, pembahasan juga melibatkan unsur hukum melalui Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag, akademisi hukum pidana, serta praktisi hukum.

Wamenag: Regulasi Harus Berbasis Kajian

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengatakan penyusunan naskah akademik diarahkan untuk memberikan dasar kajian bagi kemungkinan pembentukan regulasi.

Ia menilai pembahasan isu tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan masyarakat dan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan berbangsa.

Jangan Lewatkan Berita Terbaru!

Baca artikel menarik lainnya dari JENDELAMALUKU.COM di Channel Telegram kami.

✈ GABUNG CHANNEL TELEGRAM