BeritaNasional

Kemenag Susun Naskah Akademik RUU Pencegahan Penyebaran LGBTQ, Libatkan Tokoh Lintas Agama dan Praktisi Hukum

×

Kemenag Susun Naskah Akademik RUU Pencegahan Penyebaran LGBTQ, Libatkan Tokoh Lintas Agama dan Praktisi Hukum

Sebarkan artikel ini
17/11/2026 - Kemenag
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i bersama jajaran Kementerian Agama membahas penyusunan naskah akademik RUU Pencegahan Penyebaran LGBTQ dengan melibatkan tokoh lintas agama, akademisi, praktisi hukum, dan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (16/11/2026). (Courtesy - Kemenag RI)

Menurutnya, isu LGBTQ juga perlu dibahas dengan mempertimbangkan aspek agama, hukum, sosial dan hak asasi manusia.

Romo mengatakan pemerintah membedakan antara penanganan terhadap individu dengan kebijakan yang ditujukan pada apa yang disebutnya sebagai penyebaran budaya LGBTQ.

“Pembahasan ini justru ingin memuliakan manusia seperti manusia yang seutuhnya,” ujar Romo.

Ia menambahkan, naskah akademik nantinya menjadi salah satu bahan masukan dalam proses legislasi. Kemenag juga akan berkoordinasi dengan DPR RI terkait mekanisme pengajuan RUU.

Komisi VIII DPR Dukung Penyusunan Kajian

Anggota Komisi VIII DPR RI Lale Syifaun Nufus menyambut penyusunan naskah akademik tersebut.

Baja Juga :  Prabowo dan MBS Serukan Aksi Nyata Hentikan Krisis Kemanusiaan di Gaza, Tegaskan Komitmen Perdamaian Global

Ia menilai kajian diperlukan untuk memperkuat landasan regulasi sekaligus merumuskan langkah pencegahan yang tetap berada dalam koridor hukum.

Menurut Lale, dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat membutuhkan respons kebijakan yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, keluarga, nilai sosial dan ketahanan nasional.

Ia juga mendorong pendekatan yang melibatkan keluarga, lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat dalam upaya memberikan edukasi kepada generasi muda.

Sementara itu, Kemenag menegaskan bahwa proses yang sedang berlangsung masih berada pada tahap penyusunan dan pendalaman kajian.

Berbagai masukan dari tokoh agama, akademisi, praktisi hukum dan DPR akan menjadi bahan dalam penyempurnaan naskah akademik sebelum memasuki tahapan legislasi berikutnya.(*)