MASOHI, JENDELAMALUKU.COM – Sebanyak 1.776 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) berpeluang mendapat tambahan anggaran sebesar Rp2,5 juta per bulan.
Tambahan tersebut menjadi kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Malteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan anggaran di Masohi, Kamis (3/9/2026).
Ketua DPRD Malteng, Herry Men Carl Haurissa mengatakan, tambahan anggaran itu secara khusus dialokasikan untuk 1.776 PPPK paruh waktu.
“Banggar DPRD Maluku Tengah sudah punya konsensus dengan TAPD Pemerintah Daerah untuk menambah anggaran sebesar Rp 2,5 juta. Anggaran ini diperuntukkan bagi 1.776 PPPK paruh waktu,” kata Herry seusai rapat.
Menurutnya, pemerintah daerah akan memasukkan tambahan anggaran tersebut dalam APBD Perubahan 2026.
Untuk merealisasikannya, disiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan pemerintah pusat.
Herry menyebut kesepakatan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah dan DPRD terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara, khususnya PPPK yang masih berstatus paruh waktu.
Ia juga mengapresiasi Penjabat Bupati Malteng bersama jajaran TAPD yang dinilai telah membangun kesepahaman dalam pembahasan anggaran.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Penjabat Bupati Maluku Tengah dan jajaran TAPD atas kerja sama yang baik dalam membangun daerah, termasuk memperhatikan kepentingan ASN, khususnya saudara-saudara kita yang berstatus pegawai paruh waktu,” ujarnya.
Herry memastikan tambahan anggaran tersebut akan diproses untuk masuk dalam APBD Perubahan setelah seluruh tahapan pembahasan hingga penetapan anggaran diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menilai kesepakatan tersebut menjadi kabar baik bagi ribuan PPPK paruh waktu di Maluku Tengah.
“Saya yakin, mewakili teman-teman DPRD Maluku Tengah, mereka tidak lagi menangis. Mereka pasti tersenyum dan tertawa karena hari ini sudah ada konsensus bersama,” kata Herry.
Pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD berlangsung sekitar dua jam, mulai pukul 14.00 WIT hingga menjelang pukul 16.00 WIT.
Rapat tersebut merupakan bagian dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk perubahan APBD Kabupaten Malteng.
