AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai memperkuat sistem pengawasan internal pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital.
Upaya tersebut diwujudkan dengan meluncurkan SI-BAILEO (Sinergitas Informasi Balai Audit, Monitoring, dan Evaluasi Online), sebuah inovasi yang dirancang untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
Sistem yang dikembangkan Inspektorat Kota Ambon ini diharapkan mampu mengubah pola pengawasan yang selama ini cenderung menemukan persoalan setelah terjadi, menjadi lebih proaktif melalui pemantauan dan evaluasi secara terintegrasi.
Kepala Inspektorat Kota Ambon, Selly Kalahatu, mengatakan SI-BAILEO merupakan inovasi untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan.
“SI-BAILEO merupakan inovasi pengawasan yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah,” kata Selly di Ambon, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, fungsi pengawasan internal tidak hanya sebatas menemukan kesalahan, tetapi juga harus menjadi sarana pembinaan sekaligus memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan.
Karena itu, melalui SI-BAILEO, Inspektorat berupaya membangun sistem pengawasan yang lebih terukur, terintegrasi, dan didukung informasi berbasis data.
Selly menjelaskan, keberadaan sistem digital tersebut akan memudahkan proses pemantauan program dan kegiatan di lingkungan Pemkot Ambon.
Informasi serta hasil evaluasi dapat terdokumentasi secara sistematis sehingga memudahkan pimpinan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperoleh informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Dengan dukungan sistem digital, proses pengawasan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, karena informasi dan hasil evaluasi dapat terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, pimpinan daerah maupun OPD dapat memperoleh informasi yang lebih cepat sebagai dasar mengambil keputusan,” ujarnya.
Lebih jauh, penerapan SI-BAILEO juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon.
Diketahui, Pemkot Ambon kembali memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut dinilai perlu didukung sistem pengawasan internal yang semakin kuat agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.
