AMBON, JENDELAMALUKU.COM — Keluhan soal banjir, longsor, jalan rusak, dan drainase kembali mencuat dalam kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR) ke-11 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Jumat (11/07/2025) di Ruang ULA, Balai Kota Ambon.
Lebih dari lima warga menyampaikan langsung kondisi yang mereka alami di lingkungan masing-masing, mulai dari rumah yang terendam air hujan hingga akses jalan yang rusak parah.
Mereka berharap Pemkot Ambon tidak hanya mendengar, tapi juga segera bertindak.
Merespons keluhan tersebut, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena menegaskan komitmen Pemkot untuk menindaklanjuti aduan masyarakat, terutama yang bisa ditangani langsung tanpa harus menunggu anggaran tahun berikutnya.
“Tugas kami adalah menjawab semua keluhan masyarakat dan menyelesaikannya sesuai aturan yang berlaku,” ujar Wattimena.
Namun ia juga mengingatkan, dalam hal penanggulangan bencana, terdapat pembagian tanggung jawab antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat.
Pemkot memiliki kewenangan terbatas, terutama untuk pemulihan pascabencana besar.
“Di bawah 10 unit rumah rusak menjadi tanggung jawab pemerintah kota; 10–30 unit menjadi kewenangan pemerintah provinsi; Di atas 30 unit merupakan tanggung jawab pemerintah pusat,” jelasnya.
Wattimena menambahkan, peran Pemkot Ambon mencakup mitigasi dan respons cepat, termasuk sosialisasi, edukasi, dan distribusi bantuan logistik seperti makanan, terpal, dan alat kebersihan.
Sementara untuk kerusakan skala besar, pihaknya akan melakukan pendataan lengkap dan mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat.
Masalah infrastruktur juga menjadi sorotan.
Drainase tersumbat dan jalan lingkungan yang rusak dinilai memperparah dampak bencana.
Untuk itu, Wali Kota meminta pemerintah desa, negeri, dan kelurahan ikut ambil bagian dalam menyelesaikan masalah di tingkat lokal.
“Jika masalah itu bisa diselesaikan di tingkat desa atau kelurahan, maka segera diselesaikan. Tidak perlu menunggu sampai ke kota. Itu akan mempercepat penyelesaian persoalan,” tegasnya.
Forum WAJAR, menurut Wattimena, adalah ruang strategis agar masyarakat tahu ke mana harus menyampaikan keluhan, tanpa harus “teriak ke mana-mana.”
“Kegiatan WAJAR ini adalah ruang yang sangat baik. Pemimpin bukan hanya wali kota atau wakil wali kota, tapi juga ada sekretaris kota, kepala OPD, camat, raja, lurah, dan kades. Harapan saya, masyarakat tahu ke mana mereka harus menyampaikan keluhan,” tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Ely Toisutta, Pj. Sekretaris Kota Roby Sapulette, serta para kepala OPD. Pemkot memastikan setiap aduan dalam forum ini akan diproses sesuai skala dan kewenangannya.(*)
