Ketiga, memperbanyak dan mendistribusikan dokumen Pernyataan Komitmen Bersama kepada Majelis Latupati di tingkat kabupaten dan kota, agar komitmen perlindungan perempuan dan anak dapat ditindaklanjuti lebih luas.
Keempat, mendorong kodifikasi norma dan aturan adat agar dapat diterapkan secara adil, tidak diskriminatif, dan tidak merugikan korban. Negeri Rutong yang telah menuangkan norma dan aturan adat ke dalam bentuk peraturan negeri dinilai dapat menjadi salah satu contoh dalam proses kodifikasi hukum adat.
Kelima, mendukung perjuangan masyarakat adat untuk memperoleh otoritas dalam mengelola serta menentukan masa depan tanah dan ruang hidupnya.
Pertemuan itu menyepakati pentingnya sinergi antara lembaga adat dan gerakan masyarakat sipil dalam menjawab persoalan perempuan dan masyarakat adat di Maluku.
“Perlindungan perempuan adat, keadilan bagi korban, dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun Maluku yang bermartabat dan berkeadilan,” tegas Upulatu Reza.
Majelis Latupati dan GBPM berkomitmen terus membangun kemitraan tersebut menjadi langkah nyata untuk mencegah kekerasan, menghadirkan keadilan bagi perempuan dan anak, memperkuat kelembagaan adat yang adil dan inklusif, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas ruang hidupnya. (*)
