LANGGUR, JENDELAMALUKU.COM – Pemkab Maluku Tenggara (Malra) terus mematangkan persiapan pelaksanaan bakti sosial terintegrasi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan digelar di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual pada 22–23 April 2026.
Kesiapan lintas sektor menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi lanjutan yang dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun. Ia menegaskan seluruh perangkat daerah harus sigap menyambut kunjungan Menteri Sosial, terutama dalam memastikan program-program sosial berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, sejumlah program strategis dibahas, mulai dari operasi katarak, layanan kesehatan masyarakat, penanganan disabilitas, bantuan sosial, hingga validasi data kependudukan dan kesejahteraan sosial
Bupati Thaher menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat sebagai fondasi utama keberhasilan program.
“Validasi data menjadi kunci agar pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” ujar Thaher dalam rapat di aula kantor bupati, Senin (20/4/2026).
Salah satu fokus utama adalah program operasi katarak. Pemerintah daerah didorong meningkatkan jumlah sasaran minimal 250 pasien, mengingat capaian saat ini masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Pemerintah pusat juga memastikan perluasan cakupan layanan, termasuk bagi pasien dengan kategori tertentu, serta dukungan pembiayaan melalui kolaborasi lintas lembaga dan mitra sosial.
Selain operasi katarak, layanan kesehatan lain turut menjadi perhatian, seperti fisioterapi, penanganan kusta, donor darah, hingga layanan bagi orang dengan gangguan jiwa dan pasien HIV/AIDS.
Dalam konteks ini, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien, khususnya untuk kasus HIV/AIDS, sembari memastikan pelayanan dan bantuan sosial tetap berjalan optimal melalui pendampingan resmi.
Rapat juga menyoroti aspek administrasi kependudukan, terutama terkait akta nikah dan data keluarga penerima bantuan sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diminta mempercepat proses pendataan guna menghindari kendala dalam penyaluran bantuan.
Tak hanya itu, persoalan tunggakan biaya pendidikan yang melibatkan ratusan siswa dengan total nilai lebih dari Rp115 juta turut dibahas. Penanganannya akan dikoordinasikan lintas sektor agar dapat segera diselesaikan.
Selain substansi program, kesiapan teknis kunjungan juga menjadi perhatian, mulai dari penentuan lokasi kegiatan, mobilisasi masyarakat, hingga koordinasi lintas wilayah antara Maluku Tenggara dan Kota Tual.
