“Oleh karena itu, kita nanti akan melakukan inspeksi bersama dengan Pemerintah Maluku Tengah dan DPRD, bersama BPN. Kita juga akan menyurati pengadilan,” ujarnya.
Solihin mengatakan verifikasi lapangan diperlukan untuk memastikan letak dan batas lahan seluas 647 hektare tersebut secara konkret.
“Setelah itu kemudian kita turun sama-sama untuk menentukan batas terkait dengan hasil keputusan pengadilan tersebut, kira-kira 647 hektare ada di mana. Itu yang kita dapat bersama-sama sehingga ada rekomendasi dari ini,” tandasnya.
Hasil peninjauan lapangan dan penelusuran dokumen pengadilan nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai letak, batas, serta status hukum lahan tersebut.
Kejelasan itu dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan baru, terutama karena lahan masih berkaitan dengan perkara hukum dan terdapat perbedaan klaim mengenai status kepemilikannya.
Dengan demikian, DPRD Maluku akan menjadikan hasil verifikasi bersama BPN, pemerintah daerah, dan rujukan putusan pengadilan sebagai dasar untuk menentukan langkah serta rekomendasi lebih lanjut terkait sengketa lahan 647 hektare di Negeri Laimu.(*)
