LANGGUR, JENDELAMALUKU.COM – Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP), Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Stepanus Layanan tegas menolak wacana pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada melalui DPRD.
Ia menilai hal itu merupakan kemunduran demokrasi dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.
Layanan mengatakan, jika Pilkada lewat lembaga legislatif sama sama mengambil kewenangan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia.
“Ya ibaratnya begini makanan yang sudah tersaji di atas meja dan siap disantap rakyat di ambil kembali oleh pemerintah, ini kemunduran demokrasi,” ungkapnya, Sabtu (10/1/2026).
Mahasiswa pasca sarjana Administrasi Pemerintahan Universitas Pattimura (Unpatti) tersebut mengemukakan, jika DPRD yang memilih maka yang menentukan gubernur, bupati, wali kota adalah presiden dan ketua umum partai politik.
Menurutnya, mekanisme Pilkada tak langsung tersebut membuat hubungan antara pemimpin dan rakyat menjadi berjarak hingga renggang.
“Jadi otomatis yang mau jadi kepala daerah tidak perlu turun ke masyarakat, tapi melakukan pendekatan ke Ketua Umum Parpol, jadi tidak perlu dekat dengan rakyat, tidak perlu disegani rakyat,” kesalnya.
Berbeda dengan Pilkada langsung, calon kepala daerah harus turun ke masyarakat untuk mendengar keluhan warga dan menyampaikan gagasan secara terbuka. Proses ini, kata Layanan membangun ikatan moral dan tanggung jawab antara pemimpin dan rakyat.
“Kalau dipilih DPRD, rakyat tidak merasa memiliki pemimpin. Kepala daerah pun merasa cukup bertanggung jawab kepada dewan lewat laporan tahunan, jika alasannya hanya soal pembiayaan tidak relevan kenapa jaman SBY dan Jokowi tidak ada wacana ini justru ada di era Prabowo, Ini berbahaya bagi demokrasi,” tandas Ketua DPRD Malra tersebut.
