TERNATE, JENDELAMALUKU.COM – PT PLN (Persero) UP3 Ternate menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Urgensi Koordinasi, Kerja Sama, dan Jaringan Kerja Stakeholders Kelistrikan dalam Pelayanan Publik Prima”, Kamis (6/11/2025) di Kantor PLN UP3 Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara.
Kegiatan ini digelar dalam rangka memperkuat koordinasi lintas lembaga serta memperluas jaringan kerja antar pemangku kepentingan di sektor kelistrikan.
Sebanyak 80 peserta turut hadir, terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga pengawasan publik, akademisi, dan insan PLN.
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Noer Soeratmoko, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mendukung penyediaan layanan kelistrikan yang andal, berkeadilan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Sinergi yang baik antar-stakeholders menjadi kunci terciptanya pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel di sektor energi kelistrikan,” ujar Soeratmoko.
Lebih lanjut, Soeratmoko menyampaikan bahwa melalui forum seperti ini, PLN berharap terbangun kesepahaman dan langkah konkret antara penyedia layanan, regulator, serta lembaga pengawasan publik.
Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan peta jalan (roadmap) koordinasi yang lebih efektif, terutama dalam mempercepat penyelesaian kendala operasional, meningkatkan kecepatan layanan, serta memperkuat mekanisme pengawasan bersama agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
“Kami ingin hasil dari diskusi ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi menjadi dasar penguatan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan. Harapannya, masyarakat bisa langsung merasakan manfaat dari peningkatan mutu layanan PLN, baik dari sisi keandalan pasokan maupun kemudahan akses,” tambahnya.
Kegiatan diskusi menghadirkan Dr. Hery Susanto, S.Pi., M.Si., Anggota Ombudsman RI, sebagai narasumber utama dengan materi berjudul “Perspektif Pelayanan Publik dalam Sektor Energi Kelistrikan Indonesia”.
Dalam paparannya, Hery Susanto menjelaskan peran penting Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk oleh BUMN seperti PLN, agar pelaksanaan layanan tetap sesuai standar dan bebas dari maladministrasi.
Selain membahas aspek pengawasan, narasumber juga menyoroti pentingnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.
Indonesia menargetkan porsi EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025, sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi karbon hingga 29 persen pada tahun 2030.
