LANGGUR, JENDELAMALUKU.COM – DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, sebagai langkah memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemkab Malra.
Pembentukan pansus tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna, Selasa (31/3/2026), yang dipimpin
Wakil Ketua DPRD Malra Antonius Renyaan didampingi Ketua Stepanus Layanan dan Wakil Ketua Yohanis Bosko Rahawarin.
Sebelumnya, DPRD mendengarkan penjelasan Bupati Malra Muhamad Thaher Hanubun, terkait penyampaian LKPJ 2025 yang memuat laporan capaian program serta penggunaan anggaran selama satu tahun.
Melalui pansus ini, DPRD akan melakukan pembahasan secara mendalam terhadap laporan tersebut, termasuk menyoroti efektivitas program, realisasi anggaran, serta potensi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
Langkah ini dinilai krusial sebagai bentuk kontrol politik DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik.
“Kami telah menyepakati dibentuk pansus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan sekretaris yang terdiri dari masing-masing fraksi dan komisi berjumlah sembilan orang,” kata Renyaan.
Dikatakan, untuk pembahasan sudah ada kesepakatan waktu pembahasan Pansus LKPJ selama sembilan hari kerja.
“Esok telah dimulai kerja perdana pansus, nanti disesuaikan dengan hari libur pada perayaan hari besar keagamaan dan agenda internal DPRD Malra,” pungkas Politisi Nasdem tersebut.
Adapun susunan anggota Pansus LKPJ 2025 yakni :
– Rosmita Indah Lestari (Komisi I DPRD Malra)
– Benediktus Fadly Reyaan (Komisi II DPRD Malra)
– Paskalina Elmas (Fraksi Nasdem)
– Yohanis B.M Ruban (Fraksi Gerindra)
– Irenius Omaratan (Fraksi Perindo PKS)
– Balkud Ohoitenan (Fraksi Gerindra)
– Agung Renwarin (Fraksi Malra Maju)
– Damianus Ubro
– Ferdigandus C. Kaanubun (Fraksi PAN)
