AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau yang berlangsung pada 11-13 Juni 2026 menjadi ruang bersama bagi perempuan dari berbagai wilayah di Maluku untuk menyusun agenda perubahan dan memperkuat jejaring advokasi lintas pulau.
Kegiatan yang diinisiasi jaringan masyarakat sipil Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) dengan dukungan Yayasan Ipas Indonesia dan Yayasan Ina Ata Mutiara Maluku itu menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan menjadi dasar penguatan kebijakan responsif gender di Maluku.
Koordinator GBPM, Lusia Peilouw mengatakan, rekomendasi yang dihasilkan merupakan hasil pemetaan persoalan dan kebutuhan perempuan dari 11 kabupaten/kota di Maluku.
“Hasil konsolidasi kemarin menghasilkan rekomendasi dengan empat fokus utama berdasarkan pemetaan isu dan kebutuhan perempuan di 11 kabupaten/kota,” kata Lusia dalam kegiatan Media Gathering di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Rabu (17/6/2026).
Empat fokus utama tersebut mencakup adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas, perlindungan hukum terutama pencegahan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual, pemenuhan hak kesehatan reproduksi, serta pembangunan mekanisme jejaring antar pulau.
Menurut Lusia, rekomendasi tersebut lahir dari berbagai persoalan yang masih dihadapi perempuan di Maluku, mulai dari akses layanan sosial dan kesehatan, perlindungan hukum dan HAM, hingga akses terhadap sumber-sumber ekonomi yang belum merata.
“Peserta konsolidasi dari 11 kabupaten/kota memetakan isu, kasus dan apa yang mereka butuhkan, kemudian disatukan dalam rekomendasi dan rencana tindak lanjut,” ujarnya.
Forum yang dibuka Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, tersebut melibatkan sekitar 200 peserta dari berbagai latar belakang.
Peserta tidak hanya berasal dari kalangan aktivis dan tokoh perempuan, tetapi juga ibu rumah tangga, biarawati, jurnalis, mahasiswa, kelompok LGBTQ, serta peserta laki-laki yang memiliki perhatian terhadap isu kesetaraan gender.
Salah satu fokus yang mengemuka dalam forum adalah pentingnya memperkuat jejaring lintas sektor untuk mendorong perubahan kebijakan dan penanganan berbagai persoalan perempuan.
Sekretaris GBPM, Linda Holle, menilai dukungan terhadap gerakan perempuan perlu diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media massa.
“Kawan-kawan jurnalis adalah bagian dari jejaring kami, karena pemberitaan di media massa bisa mendorong percepatan perubahan kebijakan, maupun penanganan kasus,” kata Linda.
