AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memberi sinyal akan mengambil langkah tegas apabila polemik penetapan Raja Negeri Soya terus berlarut dan tidak menemukan titik temu di tingkat mata rumah parentah.
Penegasan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, usai mengikuti apel pagi di Balai Kota Ambon, Senin (22/6/2026).
Menurut Robby, seluruh tahapan yang diperintahkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) telah dilaksanakan oleh Pemkot Ambon, termasuk memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menentukan calon Raja Negeri Soya.
“Sampai dengan saat ini belum ada kata sepakat. Kemarin kami sudah melaksanakan seluruh amar putusan PT TUN, termasuk melakukan fasilitasi terhadap mereka,” kata Robby.
Ia menjelaskan, persoalan yang masih menghambat penetapan Raja Negeri Soya berada pada internal anak-anak mata rumah parentah yang memiliki kewenangan menentukan figur yang akan diusulkan sebagai kandidat raja.
Pemkot Ambon, lanjutnya, telah mempertemukan kedua belah pihak dan memberikan ruang seluas-luasnya agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga.
“Kami sudah mempertemukan mereka berdua dan mengembalikan kepada mereka untuk bermusyawarah. Persoalannya ada pada anak-anak mata rumah parentah sesuai amar putusan itu. Mereka harus berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai kandidat Raja Negeri Soya dan kemudian diserahkan kepada Saniri Negeri,” ujarnya.
Namun hingga pertemuan terakhir, kesepakatan yang diharapkan belum juga tercapai.
Robby menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan penyelesaian secara adat dan kekeluargaan mengingat pihak-pihak yang terlibat masih memiliki hubungan kekerabatan yang erat.
“Kami berharap ini bisa diselesaikan secara keluarga karena mereka adalah keluarga. Tetapi kalau kesempatan-kesempatan yang diberikan pemerintah tidak juga menghasilkan kesepakatan, maka pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Ambon tidak dapat membiarkan Negeri Soya terlalu lama berada tanpa pemimpin adat definitif.
Saat ini roda pemerintahan negeri masih dijalankan oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri (KPN) yang ditunjuk pemerintah kota.
Meski demikian, pemerintah berharap Negeri Soya segera memiliki Raja atau Upulatu yang sah sesuai mekanisme adat yang berlaku.
“Penjabat KPN memang ditunjuk oleh pemerintah kota. Tetapi alangkah baiknya Negeri Soya memiliki Kepala Pemerintah Negeri atau Raja yang sah sehingga bisa memimpin negeri ini secara definitif,” katanya.
