LANGGUR, JENDELAMALUKU.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) terus memperkuat fondasi birokrasi melalui langkah penataan aparatur yang lebih profesional dan berintegritas. Komitmen itu diwujudkan melalui pelantikan puluhan pejabat administrator dan pengawas yang dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, Kamis (18/6/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan di Bumi Larvul Ngabal.
Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 821.23-SK-02-2026 dan Nomor 821.24-SK-01-2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan administrator dan pengawas.
Kebijakan tersebut telah melalui persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 11 dan 12 Juni 2026.
Sejumlah posisi strategis mengalami penyegaran, di antaranya Pius Frits Wokanubun sebagai Camat Kei Kecil Timur, Ahmad Ingratubun sebagai Direktur RSUD Karel Sadsuitubun, Benyamin Ohora sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Ester Yuditwati Revo sebagai Kepala Bagian Umum, serta John Henry Indratugun sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
Selain itu, sejumlah sekretaris dinas, kepala bidang, kepala subbagian, hingga pejabat pengawas di berbagai OPD juga turut dilantik.
Dalam arahannya, Bupati Thaher Hanubun menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Disiplin adalah harga mati. Kehadiran tepat waktu, penyelesaian pekerjaan sesuai target, kepatuhan terhadap aturan, serta keteladanan dalam bekerja merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan, bukan hanya pada perencanaan kebijakan.
Bupati juga mengingatkan agar setiap pejabat bekerja berdasarkan data yang akurat dan kebutuhan masyarakat, serta menghindari konflik kepentingan.
Setiap keputusan harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Hindari konflik kepentingan dan jangan pernah menyalahgunakan kewenangan,” ujarnya.
Menurutnya, integritas, profesionalisme, dan komitmen pelayanan publik harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menjelaskan bahwa proses pelantikan pejabat saat ini dilakukan melalui mekanisme yang lebih ketat, termasuk melalui tahapan usulan dan persetujuan dari BKN serta kementerian terkait.
