MANOKWARI, JENDELAMALUKU.COM – Pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Manokwari dinilai membutuhkan keterlibatan lintas instansi agar distribusinya semakin tepat sasaran.
Pertamina Patra Niaga pun mendorong penguatan koordinasi bersama pemerintah daerah dan aparat terkait melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM Subsidi.
Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan, pengawasan BBM bersubsidi tidak dapat berjalan optimal jika hanya dilakukan oleh satu pihak.
Menurutnya, diperlukan regulasi dan mekanisme pengawasan terpadu untuk mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan sekaligus memastikan masyarakat yang berhak tetap mendapatkan akses BBM subsidi.
“Pengawasan BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri namun terintegrasi. Berdasarkan pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dirumuskan beberapa regulasi yang dapat mendukung penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dan mempersempit potensi penyalahgunaan di lapangan,” kata Ispiani, Rabu (26/8/2026).
Dari sisi operasional, Pertamina memastikan penyaluran Pertalite dan Biosolar di Manokwari tetap mengacu pada regulasi serta kuota yang telah ditetapkan. Ketersediaan stok di Fuel Terminal (FT) Manokwari juga terus dijaga untuk mendukung kelancaran distribusi ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Ispiani menjelaskan, distribusi dari terminal dilakukan sesuai kebutuhan dan penugasan yang diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga.
Namun, saat ini terdapat satu SPBU, yakni SPBU 83.983.02, yang sementara menghentikan penyaluran Pertalite akibat gangguan pada sistem.
“Secara stok di FT, ini kami jaga agar distribusi ke SPBU dilakukan tepat waktu, realisasi penyaluran pun dilakukan sesuai penugasan yang diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga,” ujarnya.
Sebagai langkah sementara, alokasi Pertalite dari SPBU tersebut dialihkan ke SPBU lain yang masih beroperasi.
Kebijakan itu dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan konsumen dan menjaga pelayanan BBM kepada masyarakat tetap berjalan.
Di sisi lain, Pertamina juga terus melakukan inspeksi mendadak secara lintas sektoral serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait, termasuk Disperindag, DPR Provinsi, dan aparat penegak hukum.
Pertamina menegaskan kesiapan untuk mendukung percepatan pembentukan maupun penerapan mekanisme pengawasan bersama di Manokwari. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan BBM bersubsidi bagi masyarakat.
