SAUMLAKI, JENDELAMALUKU.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memperkuat koordinasi untuk menjaga kelancaran pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Biosolar bersubsidi, di Kota Saumlaki.
Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas kendaraan angkutan barang dan material yang mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional Blok Masela.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas menuturkan, peningkatan antrean kendaraan di sejumlah SPBU bukan disebabkan aksi panic buying, melainkan meningkatnya kebutuhan sektor logistik.
“Berdasarkan koordinasi dan pemantauan lapangan, terdapat peningkatan kegiatan kendaraan angkutan barang dan material sekitar 20 persen dibandingkan bulan lalu. Jadi dapat kami sampaikan, ini bukan panic buying, tetapi memang ada peningkatan aktivitas kendaraan pengguna Biosolar, terutama pada pagi hari,” tutur Ispiani dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).
Ia menjelaskan, stok Biosolar subsidi yang disalurkan melalui dua SPBU di Saumlaki maupun cadangan di Fuel Terminal Saumlaki saat ini masih dalam kondisi aman.
Hingga Juli 2026, realisasi penyerapan kuota Biosolar subsidi baru mencapai sekitar 68 persen.
Sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan, Pertamina bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menyiapkan usulan penambahan kuota Biosolar kepada BPH Migas yang ditargetkan diajukan pada akhir Agustus 2026.
Selain itu, Pertamina juga menerapkan sejumlah strategi untuk menjaga kelancaran distribusi, antara lain memprioritaskan penyaluran Biosolar dari Fuel Terminal Saumlaki ke SPBU, menyesuaikan jam operasional SPBU, serta mengatur antrean kendaraan dengan dukungan pemerintah daerah dan aparat keamanan.
“Kami sudah memproyeksikan akan terjadi peningkatan konsumsi masyarakat, aktivitas ekonomi, dan pembangunan. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pengelola SPBU akan terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan aman dan nyaman,” kata Ispiani.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, menyatakan, pemerintah daerah tengah menyelesaikan proyeksi kebutuhan BBM sebagai dasar pengajuan tambahan kuota Biosolar kepada BPH Migas.
Menurutnya, penambahan kuota diperlukan agar kebutuhan masyarakat serta aktivitas pembangunan, termasuk Proyek Blok Masela, dapat terpenuhi tanpa mengganggu distribusi BBM bagi masyarakat umum.
